(SELOW.CO): Aneh, belum lagi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyentuh pergelangan tangan Khamami dan Mustafa, publik sudah lebih dulu mengendus nasib yang (bakal) merundung keduanya. Lho kok, bisa?

Ini bukan hoaks atau semacam isapan jempol belaka, apalagi sampai menuduh hasil terawangan cenayang. Bukan. Paparan di atas murni fakta yang berkembang mengawali penangkapan keduanya, meski berlangsung dalam rentang waktu berbeda.

Mari kita coba ingat kembali keriuhan yang meruyak di berbagai media sosial, khususnya di kalangan masyarakat Lampung, sesaat sebelum Khamami benar-benar dicokok personil KPK.

Seperti diuraikan dalam konferensi pers yang dihelat Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, dikatakannya tim baru bergerak ke rumah dinas Bupati Khamami di Mesuji pada Kamis (24/1/2019) sekitar pukul 01.00 WIB.

Tapi coba tengok informasi yang berseliweran di berbagai whatsApp grup jauh sebelum pukul 1 dini hari ketika itu. Tidak sedikit kalangan yang sudah menarik kesimpulan Khamami kena OTT KPK.

Pembuktian telah ‘bocornya’ operasi KPK ini makin diperkuat lewat pemberitaan media-media mainstream lokal pada keesokan paginya, ketika masing-masing redaksi mengaku sempat mengonfirmasi kebenaran kabar itu langsung kepada yang bersangkutan dan dijawab lugas oleh Khamami bahwa dirinya baik-baik saja (setidaknya sampai saat itu).

Bahkan dengan rasa penuh percaya diri mantan anggota DPRD Provinsi Lampung ini, melalui pesan whatsApp kepada para wartawan, turut mengirimkan foto dirinya sedang menerima tamu di rumah dinasnya.

Tapi sayang beribu sayang ketika beberapa saat kemudian dirinya benar-benar dibekuk KPK, Bupati Mesuji ini tidak sempat selfie untuk kemudian hasilnya dikirimkan ke WhatsApp awak media, sebagai bentuk konsistensi. Mungkin beliau sedang lelah…

Kalau mau dikaitkan dengan keterangan Basaria tadi, berarti pada saat kegaduhan informasi “Khamami kena OTT” merebak, petugas KPK belum bersama Khamami. Atau boleh jadi pada saat itu kaki tangan komisi anti rasuah sedang dalam perjalanan menuju kediaman target operasi, atau malah sedang mengendap-endap undercover di sekitar Sang Bupati.

Entahlah. Tapi yang jelas, selain KPK, sebagian publik Lampung sudah tahu kalau Khamami yang ditaksir memiliki harta kekayaan lebih dari Rp22 miliar itu, bakal ‘diambil” terkait dugaan realisasi commitment fee Rp 1,28 miliar untuk sejumlah proyek infrastruktur di Mesuji.

Hal nyaris serupa juga terjadi dalam kasus Mustafa. Ketika itu sebelum benar-benar diringkus KPK, Bupati nonaktif Lampung Tengah yang  sedang mengikuti kontestasi pemilihan gubernur Lampung ini, juga sempat jadi perbincangan panas di sosmed.

Rabu (14/2/2018) malam, warganet Lampung geger seiring terbetik kabar Mustafa, calon gubernur Lampung, dicokok KPK lewat operasi tangkap tangan (OTT). Namun, Febri Diansyah, juru bicara KPK buru-buru mengoreksi informasi itu. Meski membenarkan memang ada OTT di Lampung dan pihaknya mengamankan belasan orang, tapi dia memastikan tidak ada Mustafa di dalamnya.

Keterangan Febri terbukti benar. Kamis (15/2) pagi, Mustafa muncul di hadapan khalayak. Bahkan ia tampak hadir di antara kandidat calon gubernur Lampung lainnya pada apel pengamanan kampanye Pilgub.

Pemandangan ini menampik berita yang ramai beredar sebelumnya. Salahkah informasi Mustafa ditangkap KPK yang sudah terlanjur beredar luas itu? Kalau dilihat dari aspek waktu, informasi tersebut memang meleset. Namun bila dari aspek esensi, seperti kita ketahui bersama, informasi itu pada akhirnya terbukti kebenarannya.

Sebab pada pukul 18.20 WIB (15/2/2018), usai mengikuti apel di Lapangan Saburai, Mustafa benar-benar digiring KPK dan langsung dibawa ke markas mereka di Jakarta.

Mungkinkah ini menunjukkan sesungguhnya operasi KPK tidak rahasia-rahasia amat, layaknya Si Amat yang kerap membocorkan rahasia seorang kawan kepada kawan lainnya, meski sebelum cerita selalu mengawalinya dengan kalimat penegasan “jangan bilang siapa-siapa”.

Bukankah soal kerahasiaan operasi dan kerja-kerja KPK dalam penanganan suatu kasus sebelumnya juga pernah disoal oleh DPR RI, terutama dalam kasus berita acara pemeriksaan (BAP) seorang saksi yang tersebar pada 2017 silam.

Menanggapi cecaran wakil rakyat pada saat rapat dengar pendapat di DPR (11/9/2017) ketika itu, KPK menegaskan pihaknya telah menetapkan dan memberlakukan aturan kedisiplinan kepada seluruh pegawai. Bahkan pengawasan melekat selalu dilakukan dari atasan hingga ke bawahan.

Untuk menjaga keseluruhan itu KPK telah melakukan penguatan terhadap Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM). Pendek kata diberlakukan prinsip zero tolerance kode etik dan menegakkan aturan tanpa tebang pilih.

Kalau pun ternyata masih ada “selip” atau “kebocoran”, pada saat hearing bersama anggota dewan tersebut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan enteng bilang, “Dapat dipastikan bila ada dokumen semacam itu (BAP) bocor bukan dari KPK, tetapi dari institusi lain”. Nah, lho!

Apakah hal serupa juga terjadi pada kasuistis Khamami dan Mustafa? Entahlah. Hanya saja ada kemungkinan keduanya akan bertemu “di dalam” dan bercengkerama, sambil mengawali obrolan dengan kalimat pembuka “jangan bilang siapa-siapa!” ()

Komentar

Scroll Up