(SELOW.CO): Kontroversi seputar pemberlakuan aturan zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) awalnya nggak begitu menarik perhatian saya. Meski akhirnya sanggup membikin saya geregetan. Beneran!

MULANYA SAYA PIKIR bahasan itu tidak akan berpengaruh untuk saya pribadi, setidaknya dalam waktu dekat. Sebab, kedua anak saya tahun ajaran ini masing-masing baru naik kelas 3 dan 5 sekolah dasar. Apalagi sudah sejak dini, si sulung mengutarakan niatnya yang ingin melanjutkan SMP di pondok pesantren atau sekolah swasta Islam agar tsaqofah Islamiyah yang sudah tertanam sejak TK dan SD terus berkesinambungan.

Jadi, mendengar gonjang-ganjing masalah zonasi, otomatis otak sempat males mikir … Ah, bagaimana nanti sajalah!

Tetapi belakangan topik obrolan seputar PPDB, terutama dari sisi penolakan siswa dan orangtua, kian santer terdengar sehingga mengulik rasa penasaran. Ada apa sih sebenarnya dengan peraturan ini?

Setelah banyak mencari tahu kurang lebih yang saya tangkap begini.  Sistem zonasi diterapkan sebagai persyaratan dalam penerimaan siswa sekolah negeri. Sistem ini menjadikan lokasi domisili siswa sebagai prioritas utama. Adu deket rumah, begitu bahasa kasarnya. Sisanya baru mempertimbangkan faktor prestasi dan alasan khusus.

Jadi, dasar penentu seorang siswa bisa bersekolah di SD, SMP, atau SMA negeri sederajat bukan lagi menurut skor ujian nasional seperti tahun-tahun sebelumnya (kecuali strata SD), melainkan hanya mempertimbangkan jarak antara sekolah dengan rumah.

Untuk mudahnya, berapa pun nilai kelulusan siswa besar kemungkinan akan diterima jika mendaftar di sekolah negeri terdekat yang ditunjuk sesuai wilayah zonasi.  Sementara siswa berprestasi meski dengan nilai terbaik sekalipun belum tentu diterima, terlebih bila calon pelajar berdomisili di luar zona sekolah yang dituju.

As simple as that? Ntar dulu, karena kenyataannya di lapangan aturan ini serta-merta tak diterima dengan tangan terbuka baik oleh sejumlah pakar pendidikan, orangtua maupun siswa. Bahkan kisruh masalah ini mengakibatkan sejumlah ujuk rasa di berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa tengah dan Surabaya, misalnya.

Dari sisi para orang tua siswa, banyak yang mengkhawatirkan anak-anaknya tak mendapatkan pendidikan berkualitas di sekolah yang bukan unggulan.

Bagaimana image sebuah sekolah menjadi favorit? Ini tak bisa dilepaskan dari sistem sebelumnya yang selama bertahun-tahun menjebak pemikiran masyarakat. Sudah puluhan tahun sistem PPDB yang mengacu pada nilai mengakibatkan tidak meratanya pendidikan nasional.

Terlebih, bantuan dari pemda maupun pemerintah pusat kerap kali jatuh kepada sekolah unggulan, sedangkan sekolah yang tidak unggul kurang mendapat perhatian. Ini yang kemudian memicu ketimpangan dimana ada sekolah-sekolah negeri predikat terbaik -lengkap dengan perangkat teknologi dan akses informasi sekolah- hanya boleh diisi oleh siswa terbaik. Inilah yang kemudian membentuk opini publik seolah sekolah bergengsi hanya diperuntukkan bagi keluarga berekonomi di atas rata-rata.

Sistem zonasi, menurut pemerintah melalui Kemendikbud, akan membantu meratakan mutu pendidikan itu sendiri mulai dari ibukota hingga ke pelosok nusantara. Sehingga nantinya, semua sekolah adalah unggulan dan akan diharapkan menerima murid di setiap tahunnya. Seiring waktu pemerintah juga akan mengeluarkan kebijakan rotasi guru secara berkala dengan harapan pemerataan kualitas pengajaran di seluruh wilayah juga turut terwujud.

Berbeda dengan pendapat sebagian wali murid, sistem ini bagi mereka mengebiri potensi akademik anak. Siswa yang pandai, terancam tak berkesempatan duduk di sekolah unggulan, karena persentase diterimanya murid dari jalur prestasi hanya diberi porsi persentasi minim dari jumlah kuota, sementara yang nilainya di bawah standar bisa melenggang mudah tanpa syarat yang ngejelimet.

Pandangan berbeda ditunjukkan bagi warga masyarakat yang oro dengan kebijakan zonasi. Bahkan kalangan ini bakal mencibir pihak yang kontra sambil menuding penolakan dilakukan lebih dikarenakan faktor gengsi orangtua. Apa kata dunia kalau anaknya tidak bersekolah di tempat prestisius.

Masalahnya, siapkah pemerintah dan masyarakat itu sendiri dengan penerapan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 ini? Bagaimana bila orangtua atau pelajar tetap merasa kurang sreg dengan sekolah yang sesuai zona tempat tinggalnya?

Bagi mereka yang kurang mampu pilihannya cuma bisa pasrah bersekolah di tempat yang telah ditentukan. Sementara bagi wali siswa yang berkantong tebal bisa memilih mengundurkan diri dan mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah swasta sesuai keinginan.

Ah … kok saya jadi ikutan mumet mikirinnya? Sampai-sampai berfantasi nyeleneh, kenapa nggak sekalian sistem zonasi diberlakukan hingga ke jenjang universitas juga sih? Biar nanti selepas SMA saya bisa kembali stay di Depok mumpung masih tercatat sebagai warga sana. ‘Kan keren kalau kedua anak saya bisa sekolah di kampus berjaket kuning?

Atau gimana kalau sistem zonasi juga diberlakukan untuk semua pembeli toko online? Bisa-bisa enggak laku jualan saya. Apakah iya saat saya chat dengan pembeli dengan alamat pengiriman beda propinsi harus bilang begini:

“Maaf, melayani Anda berarti melanggar aturan zonasi, silahkan membeli barang dari olshop di zona terdekat.”  Gubraak! (*Cerpenis)

Komentar

Scroll Up